Lowongan Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agustus 2020

Rekrutmen.NET - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. adapun Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berawal dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik sebagai unit kerja eselon II. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini memiliki tugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan memiliki semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan mengemuka harapan suapaya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, kami membuka lowongan untuk tenaga pendukung operasional perkantoran (Non PNS) sebagai berikut:

A. Posisi yang dilamar antara lain sebagai berikut:

1. Staf Pendukung (1 orang) Kode Lamaran: SP.A-2020

Uraian Pekerjaan:

a. Mengelola secara keseluruhan data dukungan penegakan hukum dalam bentuk soft file dan hard file;

b. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi;

c. Membuat penyusunan laporan data;

d. Membuat laporan kegiatan;

e. Membuat draf surat tanggapan;

f. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait;

g. Membuat administrasi perjalanan dinas;

h. Membantu kelancaran tugas-tugas yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan direktorat;

i. Membantu penyusunan laporan akhir tahun; dan

j. Penugasan lain dari atasan.

2. Staf Keuangan (1 orang) Kode Lamaran: SP.B-2020

Uraian Pekerjaan:

a. Mengelola keseluruhan data keuangan dukungan penegakan hukum dalam bentuk soft file dan hard file

b. Melakukan pengarsipan keuangan;

c. Membuat laporan penyerapan anggaran dan penusunan data keuangan;

d. Membuat pertanggungjawaban data keuangan;

e. Membuat pengajuan permintaan anggaran;

f. Mendukung hal yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan pemberian keterangan ahli, antara lain:

1) Membuat administrasi belanja bahan, belanja modal peralatan dan mesin, honor output kegiatan, belanja jasa profesi, belanja perjalanan biasa, dan belanja perjalanan dinas peket meeting dalam kota;

2) Membantu kelancaran tugas-tugas; dan

3) Penugasan lain dari atasan.

B. Syarat Penyedia Jasa Perorangan

a. Berintegritas Tinggi;

b. Warga Negara Indonesia;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. IPK minimal 2.75;

e. Pendidikan minimal S1 jurusan Hukum (Staf Pendukung);

f. Pendidikan minimal S1 semua jurusan (Staf Keuangan);

g. Khusus untuk Staf Keuangan, memiliki pengalaman minimal 1 tahun;

h. Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT);

i. Mahir menggunakan microsoft office;

j. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;

k. Mampu bekerjasama di dalam tim;

l. Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah;

m. Tidak pernah terlibat narkoba (melampirkan surat pernyataan).

C. Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran sebagai berikut:

1. Mengisi form data pelamar dan mengunggah dokumen yang disyaratkan pada https://bit.ly/RekrutmenPPH2020 paling lambat tanggal 9 Agustus 2020, Pukul 23:59 WIB;

2. Menyiapkan dokumen yang wajib disampaikan/ditunjukkan pada saat wawancara yang direncanakan pada tanggal 11 - 14 Agustus 2020 (tentative):

a) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (cantumkan ”Nama Lengkap – Kode Lamaran” di pojok kanan atas surat lamaran. Contoh: Martiyem – SP.A-2020);

b) Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;

c) Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;

d) Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan;

e) Surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya (apabila memiliki pengalaman kerja sebelumnya).

3. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.

Berbagi :